Tukar Dengan Kupon Paketan Sembako Penerimaan Uang Bansos Salahi Aturan, Dewan Pembina LSM Jawara Ikut Bicara

oleh -187 Dilihat

gapurapriangan.com – Dugaan penyelewengan pendistribusian penerimaan uang bansos dilakukan oleh oknum petugas dengan penukaran kupon sebuah paketan sembako. Dewan Pembina LSM Jawara, Ir. H Nanang Nurjamil ikut bicara, fakta dilapangan justru menyalahi aturan. “Banyak KPM yang dipaksa untuk menukar uangnya dalam bentuk kupon sembako paketan, jenis dan jumlahnya sudah ditentukan oleh oknum aparat dan agen E Warung tertentu,” ungkap kepada wartawan, Minggu (27/02/22).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako dalam pasal 6, ayat 1, huruf d disebutkan bahwa agen E warung itu bertugas menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM.

Kang Jamil sapaan akrab warga mengungkapkan bahwa, dalam pelaksanannya justru ada indikasi intimidasi dan rekayasa serta kongkalikong antar oknum dalam pendistribusian bansos BPNT dilapangan. “Padahal sebagai mana ketentuan dalam PERMENSOS Nomor 5 tahun 2021, pasal 8 bahwa, E-warung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang untuk: a. memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu. g. Mengintimidasi KPM,” terangnya.

Lanjut Nanang, ketentuan dalam Pasal 37 ayat 3 menyebutkan, Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk, a. mengancam atau memaksa KPM untuk : 1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu

Nanang mengungkapkan, ternyata fakta dilapangan banyak terjadi E-Warung bersama oknum aparat menentukan jenis dan jumlah sembako dalam bentuk paket tanpa permintaan dan persetujuan KPM.

“Masyarakat harus kompak dan berani menolak pendistribusian bansos dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Kami dari LSM Jawara (Jaringan Aspirasi Warga Sukapura) saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. otentik dilapangan, sebagai bahan pembahasan dan laporan yang akan kami sampaikan dalam acara audiensi di DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus laporan ke APH jika ada temuan indikasi pungli,” tandasnya. (Red/Y.W)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.