Gelar Rapat Internal BPKAD dan Beberapa Dinas, Guna Tindak Lanjut Keluh Warga Akibat Tebing Pasir   

oleh -80 Dilihat

gapurapriangan.com – Menyikapi pemberitaan terkait maraknya penambang pasir ilegal di salah satu tebing pasir setinggi kurang lebih 30 meter yang berlokasi di salah satu lahan milik aset Pemerintah Kota Tasikmalaya seluas 5600 persegi atau setengah hektar yang berlokasi di Kampung Puncak Suka Wargi RT 02 RW 12 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sangat meresahkan serta dikeluhkan oleh warga masyarakat setempat dan dikhawatirkan nya terjadi ke longsoran yang membahayakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya akhirnya menggelar rapat internal pembahasan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah sebelum menindaklanjuti ke proses berikutnya.

Acara rapat tersebut digelar di ruang rapat lantai 3 (Tiga) Gedung BPKAD Kota Tasikmalaya Rabu (13/7/2022) sekira pukul 13-30 wib sampai dengan selesai yang dihadiri oleh Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala DKP-3, Inspektur Daerah Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala SatPol-PP/mewakili, Kepala Bagian Hukum/mewakili, Kepala Bagian Pemerintahan/mewakili, Camat Cihideung, Camat Mangkubumi, Lurah Yudanegara Beserta LPM, Lurah Linggajaya Beserta LPM,

Rapat tersebut bertujuan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah berupa tanah Bukit Ranca Merak yang berlokasi di Kampung Puncak Sukawargi Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi yang dikeluhkan oleh warga masyarakatnya serta viral di beberapa pemberitaan media yang harus dilakukan pembahasan guna adanya kesepahaman dan proses lebih lanjut. Kepada (wartawan) saat dikonfirmasi, Kasubit Aset BPKAD Kota Tasikmalaya Rio menjelaskan, hasil rapat tersebut ialah untuk sementara atau langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak BPKAD dan seluruh OPD yang terkait yaitu, melakukan pemasangan patok batas tanah kembali, pemasangan papan pemberitahuan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dilokasi, dan pemasangan papan peringatan waspada longsor serta pemasangan papan peringatan pencurian yang akan dikenakan sanksi pidana agar meminimalisir dan mencegah adanya oknum yang melakukan penambangan pasir ilegal di lokasi tersebut, selain itu Rio pun menjelaskan, dalam waktu dekat dan secepatnya pihaknya beserta OPD yang terkait akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi dan telaahan terhadap optimalisasi bukit tersebut yang hasilnya nanti akan dilakukan pembahasan ulang.

“Kesimpulannya akan dilakukan pencegahan berupa pemasangan patok batas tanah, pemasangan papan tanah milik pemkot, pemasangan papan peringatan waspada kelongsoran, dan pemasangan papan peringatan pencurian kena saksi pidana, setelah itu Dinas terkait minta telaahan terhadap optimalisasi bukit tersebut, selanjutnya akan dibahas ulang”, Jelasnya.

Menyikapi hal tersebut diatas, Wakil Ketua KNPI Tasikmalaya Iim Ali Ismail, S.Sy. M.H, turut memberikan komentar terhadap pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilainya kurang tanggap akan keluhan dan keinginan masyarakat yang selama ini belum juga terealisasi, melalui kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp miliknya, (Kamis, 14 Juli 2022), Iim pun berharap dengan adanya hal ini pihak Pemerintah Kota dapat segera tanggap dan proaktif lagi dalam menanggapi keluhan dan keinginan masyarakat untuk membangun Sekolah Dasar di lokasi tersebut sebagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan mengingat lokasi Sekolah Dasar saat ini sangat jauh jangkauannya dari masayarakat Kampung Sukawargi Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi yang ada di sekitar lokasi tebing pasir milik Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut.

“Pada tahun 2019 lalu, saya tercatat sebagai Caleg dapil 4 yaitu wilayah Kawalu dan Mangkubumi, pada saat itu saya pernah menerima undangan dari perwakilan warga untuk hadir di Kampung Puncak Sukawargi Kelurahan Linggajaya untuk berkumpul berdiskusi menyampaikan visi & misi menyerap aspirasi masyarakat sekitar, saya hadir di dampingi oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Linggajaya yaitu Ustadz Iil Ahmad Hilmi. Salah satu poin yang menjadi keluhan dan usulan warga pada saat itu, bahwa warga merasa mendapatkan ketidak adilan khusus untuk kampung tersebut karna lokasi Sekolah Dasar yang jauh, sehingga menyebabkan orang tua tidak bisa tenang kalau belum mengantar, pulang pergi anaknya untuk berangkat sekolah, sehingga aktifitas para orang tua terganggu. Hari ini pas 3 (Tiga) tahun saya lihat sekolah belum terealisasi pula, makanya saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan melalui media ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya bangunlah sekolah di sini di tanah Pemkot ini, biar keadilan di rasakan oleh warga, Azas Negara jelas Pancasila, ya di jalankan lah sama pemegang kebijakan, Wajib belajar juga amanat UU, ya jalankan lah bantu warga untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar generasi generasi bangsa ini, ada bukit di sana, ya ratakan koordinasi dengan tokoh setempat, ada ketua DKM Pak Ustadz Akik Darul Tahkik dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Linggajaya sahabat Ustadz Iil Ahmad Hilmi, daripada lahan tersebut selama ini terbengkalai dan meresahkan masyarakat setempat”, tegasnya (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.