Adanya Dugaan Tindakan Represifitas Oknum Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Saat Berdemo, PMII Kota Tasikmalaya Minta Usut Tuntas

oleh -27 Dilihat

gapurapriangan.com – Adanya penyelewengan tindakan represifitas oknum Aparat Kepolisian terhadap Mahasiswa saat melakukan penolakan kenaikan BBM di Depot Pertamina Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu 6 April 2022. Pimpinan Cabang PMII Kota Tasikmalaya meminta usut tuntas karena ruang demokrasi kini kembali tercemar oleh salah satu pihak keamanan terhadap masa aksi.

Pada peringatan aksi tersebut sejumlah masa aksi mendapatkan perlakuan represif dari oknum kepolisian berupa tindakan fisik seperti pemukulan tendangan dan juga penyeretan secara paksa. Korlap aksi sekaligus Wakil Ketua II PC PMII Kota Tasikmalaya, Bari mengecam atas tindakan represifitas pihak kepolisian dan bertentangan dengan perkap pengendali peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang cara penyelenggara pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Kemudian, perkap no 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip HAM POLRI, Perkap No 1 tahun 2009 tentang implementasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat di pasal 28 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Padahal, kata Bari, penyampaian aspirasi di depan muka umum merupakan tindakan yang legal dan juga dilindungi oleh undang-undang.

Menurutnya, lanjut Bari, sebagaimana tertuang dalam undang-undang No 9 tahun 1998 pasal 1, “Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagaimana bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlalu”.

Dengan begitu, pihak kepolisian seharusnya bertugas untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada yang sedang menyampaikan aspirasi di depan umum dari setiap tugas tersebut.

“Apakah hanya menjadi tugas tertulis saja? sedangkan di implementasi fakta dilapangan hanya menjadi angan-angan belaka. Lalu dimana letak pengayoman yang humanis terhadap mahasiswa jika saat menyampaikan aspirasi masih terdapat tindakan represif yang tidak manusiawi oleh aparat kepolisian.” Tegas Bari, Jumat (8/4/2022) kepada wartawan.

Kendati demikian, PC PMII Kota Tasikmalaya menyikapi terhadap masalah ini untuk dapat menjadi bagian dari Social Control terhadap Institusi Kepolisian agar dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang mandat keamanan dari koridor demokrasi.

Untuk itu, atas tindakan tersebut PC PMII Kota Tasikmalaya mengutuk dengan keras tindakan represif oknum kepolisian yang melakukan pemukulan, menendang dan menyeret pada masa aksi.

Sementara itu, Pimpinan Cabang PMII Kota Tasikmalaya menuntut Kapolresta Kota Tasikmalaya.

Pertama, mengusut tuntas tindakan represifitas yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap kader PMII Kota Tasikmalaya.

Kedua, menuntut Polresta Tasikmalaya kota untuk segera menindak tegas berupa sanksi pidana atau pembebasan tugas anggota kepolisian yang melakukan tindakan represif. Karena telah melanggar prosedur yang ada.

Ketiga, menuntut Polresta Tasikmalaya Kota untuk tetap bersikap Humanis dalam menindak Mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi.

Keempat, PC PMII Kota Tasikmalaya akan melakukan pendampingan secara hukum dan melaporkan kasus tersebut untuk di proses secara hukum. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.