Rencana Pemangkasan Anggaran Bantuan Sosial (BANSOS) dan BLT Oleh Pemerintah Menjadi 300.000/BLN

oleh -391 Dilihat

GapuraPriangan, Kebijakan pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi covid-19 berbagai cara telah dilakukan, termasuk salah satunya mengatasi ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi covid-19. Bantuan Sosial (Bansos) yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah pun menjadi polemik tumpah tindih di lapangan. Pemerintah pun akan kembali memperpanjang program bantuan sosial (bansos) untuk warga Jabodetabek dan non Jabodetabek hingga Desember 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam video conference, Senin(18/5/2020). Perpanjangan program bansos ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang rendah karena pandemi virus corona (COVID-19), kutipan cnbcindonesia.com.

“Bansos sembako (warga) Jabodetabek dan bansos tunai (warga) non Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember,” ujar Sri Mulyani. Semula bansos untuk warga Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu diberikan selama tiga bulan, yakni sejak April sampai Juni 2020. Hal yang sama juga diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan non-Jabodetabek, berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan. Pemerintah melakukan perpanjangan bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai yang diberikan juga berubah alias turun setengah. “Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan,” jelasnya.

Untuk diketahui beberapa bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp 37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun, pembebasan dan diskon listrik yang anggarannya mencapai Rp 61,69 triliun. Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun. Beberapa pos anggaran pun sudah sebagian diberikan, namun di lapangan kenyataan nya masih terdapat tumpang tindih data pendistribusian terhadap penerima bantuan covid-19.(Y.W)

Gapura Priangan