gapurapriangan.com – Salah satu upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu : Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
Terbitnya Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah JKN, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) digadang-gadang menjadi program strategis pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini juga merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak fundamental warga negara.
Melalui Program JKN-KIS, rakyat Indonesia dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Seperti halnya pemaparan materi dari BPJS Kesehatan KC Tasikmalaya terkait program JKN-KIS disambut baik oleh anggota SBSI’92 Priangan Timur.
Dalam kegiatan silaturahmi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan KC Tasikmalaya dengan Serikat Buruh di Priangan Timur, bertempat di Aula Hotel Harmoni Jl.R. Ikik Wiradikarta No. 51, Kel. Tawangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/4/2022).
Peserta yang diikuti sekitar kurang lebih 95 orang merasa senang atas pemaparan informasi yang disampaikan pemateri dari BPJS Kesehatan KC Tasikmalaya. Keluh kesah tekhnis yang terjadi dilapangan terkait pelaksanaan akses pelayanan kesehatan dapat terjawab dalam sesi tanya jawab pada acara sosialisasi tersebut.
Salah satu peserta Dadan Handana mengatakan, “ Pola pelayanan terkait akses kesehatan yang dialami terkadang terkendala dalam pelaksanaanya, misalnya pasien dalam proses naik kelas di Rumah Sakit tertentu, obat yang harus beli di luar, pelayanan kurang baik dari Klinik Kesehatan tertentu yang apabila orang memiliki istilah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) seolah terpinggirkan, nah ternyata sekarang dapat terjawab secara menyeluruh”, Ujar Dadan.
“Saya pun berterimakasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisai seperti ini, semoga kegiatan ini dapat diagendakan kembali sebagai acuan informasi dan pemahaman akan akses pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam sesi tanya-jawab hampir sebagian peserta menyampaikan beberapa keluhan terkait permasalahan akses pelayanan kesehatan yang terjadi. Beberapa peserta mendapatkan bingkisan dari BPJS Kesehatan KC Tasikmalaya atas antusias ajuan pertanyaan, kegiatan sosialiasi pun ditutup dengan buka puasa bareng dan foto bersama. (Y.W)
