gapurapriangan.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya mengkritik APBD Kabupaten Tasikmalaya yang boros anggaran, banyak alokasi anggaran yang diperuntukan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti alokasi 13,6 M untuk jalan-jalan para anggota DPRD.
Padahal sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai modal yang baik dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pada tahun 2021 IPM Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan menjadi 65,90 Poin, yang dimana tahun sebelumnya adalah 65,67, artinya ada peningkatan 0,23 poin dalam capaian satu tahun, hal yang patut disyukuri
Namun pencapaian tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik, karena pada alokasi APBD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya justru tidak mendukung untuk peningkatan lebih lanjut.“Ini perlu didorong oleh skema belanja daerah yang lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi lain pola belanja daerah di tahun 2022 masih jauh dari harapan.”Ungkap Adi Fikri Haikal, pengurus HMI Cabang Tasikmalaya, Jum’at (8/4/2022).
Menurut dia, pihaknya sudah menganalisis APBD tahun 2022, hasilnya adalah masih jauh dari alokasi anggaran yang mendukung terhadap peningkatan IPM yang signifikan.
Dapat dilihat juga berdasarkan pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 lebih tinggi kebutuhan dibanding pendapatan daerah.
“Dimana pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 mencapai 3,1 Triliun, sementara belanja mencapai 3,2 Triliun sehingga mengalami defisit di tahun 2022 mencapai 91 Miliyar.”Ungkap Adi Fikri.
Dengan menganalisis lebih dalam lagi, APBD TA 2022 masuk pada posisi defisit dan belanja barang jasa lebih menekan terhadap APBD 2022. “Jika kita bandingkan belanja barang dan jasa dengan belanja modal itu cukup jauh signifikan. Dimana barang dan jasa tahun 2022 mencapai 561 Milyar, sedangkan belanja modal hanya dialokasikan 183 Miliyar. Potret tersebut bagi kami tidak mewakili skema anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, sebab belanja barang dan jasa lebih didominasi untuk belanja kebutuhan birokrasi dan belanja modal yang kami pahami anggaran yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
APBD TA 2022 lebih mementingkan birokrasi dibanding mensejahterakan masyarakat. Di lain pihak, di tengah kesulitan serta himpitan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya seharusnya Pemkab lebih mementingkan kepentingan masyarakat.
“Kami menganalisis pada belanja barang dan jasa terdapat belanja perjalanan dinas sebesar 35 Miliyar dan belanja sewa Hotel mencapai 2,6 Milyar. Kemudian dari belanja perjalanan dinas yang lebih banyak mengalokasikan untuk belanja tersebut diantaranya Sekretariat DPRD sebesar 13,6 Milyar, Sekretariat Daerah 6,4 Milyar, Inspektorat 2,2 Milyar, Dinas Kesehatan 1,7 Milyar dan Bappeda 1,7 Milyar. Ke 5 OPD tersebut paling besar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas.”Jelasnya.
Sementara itu, Adi juga telah menemukan pada pos belanja barang dan jasa terdapat belanja sewa Hotel mencapai 2,6 Milyar. Diantaranya yang paling besar mengalokasikan belanja tersebut di APBD 2022 adalah Dinas Kesehatan sebesar 839 Juta, Dinas Pendidikan & Kebudayaan 583 Juta dan BKPSDM sebesar 310 Juta.
Sehingga alokasi APBD ini dianggap sebagai pemborosan anggaran dan memberikan kontribusi terhadap defisit anggaran APBD tahun 2022. Maka, Pemkab Kabupaten Tasikmalaya layak untuk mengkaji ulang APBD tahun 2022 merampingkan anggaran yang tidak begitu prioritas. Supaya anggaran tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat, padahal Pemda Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki tempat yang refresentatif untuk kegiatan tersebut,” pungkasnya. (Red)
.